Latar
Belakang
Papua
merupakan salah satu pulau yang secara gografis sangat berat dari daerah-
daerah lain di indonesia. Oleh karena itu, semestinya untuk membangun daerah yang sulit seperti Papua
perlu ada dukungan – dukung dari berbagai elemen. Lembaga – lembaga yang paling aktif atau
mereka yang paling berperan adalah pemerintah provinsi dan pemerintah daerah
dan juga pemerintah pusat untuk mencari format bagimana kesulitan tersebut
dapat diatasinya.
Contoh
konrit yang sekarang ini adalah pemeberian otonomi khusus. Otonomi khusus yang
diberikan ini pemerintah Provinsi dan semua elemen yang ada propinsi maun
pemerintah Daerah harus kerja secara profesional demi mengatasi kesulitan itu.
Pemerintah
daerah Kabupaten Pegunungan Bintang harus mencari jalan keluar untuk mengatasi
semua persoalan ini. Misalkan pegunungan
Bintang sudah terkenal dengan kekayaan hasil bumi seperti minyak bumi dan gas
yang terkandung di dalamnya harus di publikasikan atau bisah nego dengan
perusahan – perusahan besar sehinga sebagian persoalan yang mandek ini dapat
diatasi. Kalau tidak, hal ini menjadi hal yang momok bagi semua masyarakat yang
ada di sana.
Secara
pribadi, sangat setuju salah satu program yang dibuat pemerintah daerah
Pegunungan Bintang dan sekarang sudah jalan adalah terpokus ke bidang
pendidikan. Karena setiap tahun 25 orang keluar papua dan 15 orang tersebar di
Papua dan 10 orang kirim ke Malaisya
dengan target waktu 2018 harus kerja.
Di
bawa ini merupakan tabel persoalan – persoalan yang ada di Kabupaten Pegunungan
bintang:
No
|
Persoalan
|
Solusi
|
Target
waktu
|
Sarana
pendukung
|
PIC
|
1
|
Pendidikan
|
o Umumnya
di Papua dan khususnya Pegunungan Bintang pendidikan harus di utamakan atau
harus di prioritaskan.
o Pendidikan
harus berpolah asrama.
o Pendidikan
harus melihat secara serius oleh PEMDAH setempat dalam pembiayaan atau
bersiifat beasiswa.
o Pentingnya
pendidikan ini akan menjawab semua tantangan yang selama ini terjadi di Papua
dan pegunungan Bintang.
|
2015- 2020 harus menciptakan manusia –
manusia yang andal, professional untuk siap kerja secara baik.
|
v Gedung-
gedung sekolah harus di bangun.
v buku-
buku dan juga fasilitas lain seperti cmpuiter harus ada di setiap sekolah
dasar sampai menengah, dalam mendukung proses belajar harus dilengkapi.
v Salah
satu alternative lain adalah sekolah dibangun secara berpolah asrama ini akan
membantu siswa untuk mendapatkan target MDG,s
v pengadaan buku yg berkurikulum di
lengkapi dgn perpustakaan scra lengkap di seluruh district ( minimal satu
sekolah)
v pengembangan jalan menuju sekolah (
ini harus ada kerja sama antara dinas PU dan dinas Pendidikan) perbanyak guru
mata pelajaran dengan perhitungan gaji guru yg tinggi
|
v Kepala
Dians PDK dan jajaranya.
v Semua
elemen harus berperan aktif mendukung lembaga pendidikan, memberikan
kontribusih.
|
2
|
Transportasi
|
ü Mau
dan tidak, Pemeritah Provinsi Papua dan PEMDAH Pegunungan Bintang khususnya
mencari solusi atau mencari format yang bai, bagimana sehingga prasarana
khususnya jalan darat yang menghubungkan antara provinsi dan kabupaten ini harus ada. Karena salah satu faktor utama
pengambat pembangunan selama ini adalah belum adanya jalan darat yang
menghubungkan dari provinsi ke Kabupaten.
ü Perlu
kita ketahui bahwa selama pemberian Otonomi Khusus oleh Pemerintah pusat
kepada Pemerintah Provinsi dan Papua barat ini harus pintar – pintar
memanfaatkan, pintar menggunakan dana, menuju Papua dan pegunungan bintang
yang cerah.
ü Kedua,
setelah menetepkan program kerja perlu bekerja sama dengan PT atau perusahan
untuk membuat MOU dalam jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.
|
Katakanlah pada awal tahun 2013 mulai kerja
sebuah projek (pembuatan) jalan darat yang menghubungkan provinsi ke
Kabupaten dalam jangka waktu 3 tahun sudah selesai.
|
Sarana yang mendukung pembuatan jalan
darat ini adalah transportasi darat dan udara seperti; buldoser, dan alat –
alat berat lainya yang mampu memberikan perubahan atau mampu mengatasi hal
yang selama ini pembangunan menjadi mandek.
|
Dinas PU kerja sama dengan Dinas
perubungan dan (legeslatif dan eksekutif)
|
3
|
Kesehatan
|
v Tahun
2013- 2014 harus pengadaan alat
dan prasarana di setiap RS yang ada di
Pegunungan Bintang.
v Pembangunan RS yg serba lengkap di
setiap Distrik ( harus kerja sama dgn
Dinas PU dan dinas Kesehatan)
v
Pengadaan
sembako yg mampu meminimalizir angka
kematian ( ibu and anak) dan meningkatkan angka pertumbuhan.
v Pengadaan air bersih bagi semua masyarakat
|
Tahun
2015 – 2020 harus selesai sesuai dengan kesepakatan atau program yang sudah
diagendakan. Sehingga hal yang menjadi persoalan ini bisa dapat diatasi
|
ü Di
setiap distrik terdapat rumah sakit yang serbalengkap.
ü Pengadaan
sembako yang meminimalisir angka kematian angka kematian ibu dan anak
dan meningkatkan angka pertumbuhan
|
Kerja sama PU dan dinas Kesehatan
harus kerja sama
|
Semua persoalan yang sebutkan diatas
yang bertanggung jawab adalah semua elemen. Tetapi yang paling berperan
disini adalah pemeritah dalam hal ini pejabat legeslatif dan pejabat judikati
|
|||||
Untuk
jalan darat dari ibukota Kabupaten ke setiap distrik atau setiap kecamat di
pedalaman sudah ada. Hanya saja, jalan darat dari provinsi ke Kabupaten itulah
yang belum ada. Jalan darat dari provinsi ke setiap Kabupaten belum ada karena
secara georafis seperti tampak pada gambar 2 dan 3 di bawa ini.
Dengan
mendan yang berat dan belum ada jalan darat, tentu harga sembako di pedalaman
lebih mahal dibanding harga sembako di Kota – kota besar di Papua. Harga
sembako mahal karena jalan transfortasi satu- satunya adalah pesawat terbang.
Contoh:
Ø harga
bensin 2 liter di Jayapura 10.000; di Kabupaten Pegunungan Bintang 80.000;
perliter.
Ø Harga
beras di Jayapura 1 kg Rp 8.000; di Kabupaten pegunungan Bintang
20.000; per kg.
Ø Harga
tiket pesawat dari Jayapura ke Kabupaten Pegunungan Bintang Rp 1.000.000 ( satu
juta) per orang. Padahal waktu yang di tempu
Jayapura- Pegunungan bintang adalah 45 menit. Satu juta itu, tidak
termasuk dengan harga barang. Kalau
dengan barang, maka lebih dari 1
juta atau di atas satu juta.
Nara sumber: Maichel Uropmabi
Dari
sekian persolan yang sudah terbahas di atas menurut saya untuk mengatasinya
adalah sebagai berikut:
·
Mau
dan tidak Pemerintah Provinsi dan PEMDAH harus berpikir kritis mengatasi
persolan ini. Terutama jalan yang menhubungkan antara provinsi, dan setiap
Kabupaten. Hal ini memudakan untuk pelajanan kepada masyarakat terutama dalam
pembanguna.
·
Khusus PEMDA Pegunungan Bintang segera
buat PERDA (Peraturan daerah). Sehingga harga sembako yang melonjak tinggi bisa
dapat meratakan.
·
Jalan darat dari Pegunungan Bintang ke
Merauke dalam waktu dekat segara buat. Hal agar semua kebutuhan baik kebutuhan
penansial maupun kebutuhan non pinansial dapat terpenuhi.
·
PEMDAH segera mencari format yang logis
untuk semua segi dalam pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik.
·
Untuk
mempercepat semua ini salah satunya adalah membuka lahan baru. Seperti membuka
hasil kekayaan bumi. Walaupun SDM masih minim atau masih kurang. Akan tetapi
yang menangani adalah harus orang profesional.
·
Hal yang belum coba, harus coba dan
akhirnya terbiasa. Misalkan dalam bidang berwwirausaha.
·
Untuk mengelolah sumber daya alam (SDA)
yang tersembunyi di setiap daerah harus mempersipkan SDM yang profesional.
Berkaitan dengan hal tersebut mau dan tidak Pemerintah Provinsi dan PEMDA
berani mengabil satu langkah untuk kerja sama dengan institusi – institusi
“LAIN” terkait dengan kebutuhan dalam
bidang TERTENTU.
·
Salah satu kelemahan di Pemerintah
pusat, Provinsi, dan Kabupaten adalah melonjaknya KOROPSI.